Ramai Ajakan Frugal Living untuk Boikot PPN 12 Persen, Ini Potensi Dampaknya

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen memicu reaksi keras dari masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial, terutama X (Twitter), ramai dengan seruan untuk menerapkan frugal living sebagai bentuk protes. Ajakan ini mengimbau masyarakat untuk mengurangi belanja, terutama untuk kebutuhan sekunder seperti gawai, kendaraan, atau barang-barang berpajak tinggi.

“Yang pengen ganti HP tahan, yang pengen ganti motor baru tahan. Satu tahun aja, jangan lupa pake semua subsidi. Kapan lagi boikot pemerintah sendiri,” tulis salah satu pengguna X pada Rabu (14/11/2024). Seruan serupa juga mengajak masyarakat lebih selektif dalam pengeluaran, memilih warung kecil atau pasar lokal, dan meminimalkan konsumsi barang yang terkena pajak tinggi.

Efek Boikot pada Ekonomi
Ajakan ini, menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, berpotensi merugikan pemerintah. “Kenaikan tarif PPN 12 persen jelas mengurangi konsumsi rumah tangga. Akibatnya, masyarakat akan lebih berhemat atau mencari barang substitusi yang lebih murah,” ujar Bhima.

Jika masyarakat menghindari belanja barang dengan tarif PPN tinggi, pendapatan pajak negara dari sektor ini bisa menurun. Lebih parah lagi, Bhima memperingatkan potensi meningkatnya peredaran barang ilegal yang tidak dikenai pajak. Hal ini dapat memperburuk penerimaan negara dan menciptakan tantangan baru bagi pengawasan perdagangan.

Dorongan Belanja di Warung Lokal
Di sisi lain, masyarakat yang menerapkan frugal living cenderung memilih berbelanja di warung kecil atau pasar tradisional yang tidak terkena pajak sebesar ritel modern. Langkah ini memang memberikan keuntungan bagi usaha kecil, tetapi dalam skala besar dapat memperlebar kesenjangan antara target penerimaan pajak pemerintah dan kenyataan di lapangan.

Potensi Jangka Panjang
Ajakan boikot melalui frugal living juga dapat mengubah pola konsumsi masyarakat dalam jangka panjang. Pengeluaran yang lebih cermat dan fokus pada kebutuhan dasar bisa mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang bermerek atau impor. Namun, jika aksi ini berlangsung lama, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah tetapi juga sektor usaha besar yang bergantung pada konsumsi rumah tangga.

Kesimpulan
Protes terhadap kenaikan tarif PPN ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal yang kurang diterima masyarakat dapat memengaruhi pola konsumsi. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah mitigasi untuk mencegah dampak negatif, seperti meningkatnya peredaran barang ilegal dan penurunan penerimaan pajak. Di sisi lain, masyarakat diimbau tetap bijak dalam mengelola keuangan tanpa mengorbankan kebutuhan esensial. AP