Viral Momen Sedih Karyawan RRI Kena PHK Diduga Imbas Efisiensi Anggaran

Pemerintahan Presiden Prabowo dilaporkan melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran yang berdampak pada dua lembaga penyiaran publik, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Terdapat informasi yang menyebutkan bahwa kedua lembaga tersebut terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pegawainya.

Juru Bicara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Yonas Markus Tuhuleruw, memberikan klarifikasi mengenai isu pengurangan tenaga lepas yang terjadi akibat efisiensi anggaran untuk APBN 2025. Ia mengakui bahwa RRI memang melakukan pengurangan terhadap beberapa tenaga lepas yang kontraknya tidak diperpanjang, dengan alasan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki alternatif lain.

Yonas menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi dua kategori berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua jenis pegawai ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang teratur.

Namun, ia menekankan bahwa situasi ini berbeda untuk tenaga lepas, seperti kontributor, pengisi acara, produser, dan sebagian music director, yang tidak memiliki tugas rutin seperti ASN. Oleh karena itu, beberapa posisi ini terkena dampak efisiensi dan harus mengalami pengurangan.

“Pembayaran untuk mereka berasal dari dana operasional yang mengikuti standar biaya masukan lainnya,” jelasnya.

Yonas menegaskan bahwa LPP RRI berkomitmen untuk mengikuti kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran, dan bahwa langkah efisiensi ini tidak akan mempengaruhi layanan publik yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Ia juga menambahkan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada penyediaan infrastruktur RRI.

Yonas menegaskan bahwa RRI tetap peduli terhadap tenaga pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia dan akan berusaha untuk memberikan subsidi silang agar tenaga lepas tetap dapat diberdayakan di RRI. Ke depan, RRI akan melakukan seleksi ulang terhadap tenaga lepas yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang lebih baik.

“Pengurangan ini adalah langkah terakhir dari serangkaian strategi yang kami lakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Iman Brotoseno, menyatakan bahwa TVRI tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ASN, baik PNS maupun PPPK. Ia juga menegaskan bahwa TVRI tidak mem-PHK Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) atau pegawai kontrak yang dikenal sebagai Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN).

Namun, Iman mengakui bahwa TVRI melakukan pengurangan terhadap kontributor, yang jumlah dan anggaran tenaga lepasnya merupakan kebijakan yang ditetapkan di tingkat daerah. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pembayaran kontributor yang bergantung pada jumlah berita yang mereka hasilkan dan tayangkan.

“Pengurangan untuk kontributor bukan kebijakan dari TVRI Nasional atau Pusat. Kontributor adalah pekerja lepas yang dibayar berdasarkan berita yang mereka kirimkan, dan pembayaran tersebut dilakukan oleh TVRI Daerah,” jelasnya dalam keterangan tertulis.

Iman juga menyebutkan bahwa tenaga pendukung lainnya, seperti satpam, cleaning service, dan pengemudi yang merupakan outsourcing, juga terkena dampak, meskipun tidak semuanya. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi kebijakan efisiensi dari pemerintah dan berkomitmen untuk memastikan bahwa fungsi pelayanan publik tetap berjalan meskipun ada program acara yang dihentikan sementara.

“Terkait karyawan kontrak diserahkan kepada TVRI daerah masing-masing. Ada daerah yang tidak mengurangi, dan ada yang mengurangi sebagian,” tutupnya. AP